SUKOHARJO – DPRD Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Kabupaten Sukoharjo di ruang rapat Paripurna DPRD, Senin (23/2) lalu.
Forum rakor yang dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Nuryajanto tersebut merupakan ajang sinkronisasi lintas sektor menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, sekaligus membahas berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari keamanan, infrastruktur, sosial ekonomi hingga regulasi.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Sukoharjo, serta unsur TNI-Polri.
Ketua DPRD menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dilandasi surat dari Kapolres Sukoharjo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Forum ini dimaksudkan untuk mendengarkan paparan dinas terkait agar langkah penanganan persoalan di lapangan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Kapolres Sukoharjo, Anggaito Hadi Prabowo, menjelaskan bahwa safari Kamtibmas merupakan tindak lanjut perintah Kapolda agar setiap Polres turun langsung ke wilayah mendengar persoalan masyarakat sejak dini. Menurutnya, langkah ini penting agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi isu besar di tingkat kabupaten maupun nasional.
Ia menyebut, dalam pelaksanaan safari Kamtibmas, banyak persoalan yang disampaikan masyarakat melampaui ranah kepolisian, seperti infrastruktur, pajak hingga perizinan.
Selain itu juga mulai muncul polarisasi di masyarakat terkait dengan rencana Pilkades serentak tahun ini. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif.
Dari unsur TNI, Kasdim 0726/Sukoharjo Mayor Inf Mochamad Yuli Anshori menyampaikan bahwa Kodim mendukung penuh stabilitas wilayah. Ia juga menjelaskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai proyek strategis nasional yang mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi desa.
Kodim bertugas mendampingi pembangunan gedung koperasi, sementara pengelolaan diserahkan kepada pengurus sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara Kajari Sukoharjo, Titin Herawati Utara menyoroti potensi konflik akibat dinamika sosial seperti sanksi adat terkait kumpul kebo. Ia mengingatkan agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan hukum positif.
“Kami mendorong sosialisasi KUHP dan KUHAP baru, serta menguatkan program “Jaga Desa Plus” untuk pendampingan hukum kepala desa,” katanya.
Senada, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Muhammad Ikhsan Fathoni menyatakan tantangan terbesar penerapan KUHP nasional terletak pada kesiapan masyarakat memahami paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Tanpa sosialisasi memadai, mekanisme restoratif bisa menimbulkan kecurigaan publik.
Dari sisi Pemkab Sukoharjo, Isu pajak Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66 persen mulai berlaku 2025 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini merupakan penyesuaian skema bagi hasil dan tidak menambah beban wajib pajak, melainkan memperkuat sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak.
Di bidang infrastruktur Pemkab Sukoharjo menjelaskan bahwa tidak semua jalan menjadi kewenangan kabupaten, karena ada jalan provinsi, desa dan lingkungan. Ia menyebut kerusakan jalan banyak dipicu drainase buruk, genangan air, serta saluran tertutup dan tersumbat sampah.
Sementara Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menegaskan seluruh OPD harus responsif terhadap keluhan masyarakat. Ia memastikan perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir menjadi prioritas, termasuk normalisasi dan koordinasi untuk penurunan alat berat.
Bupati juga meminta camat dan kepala desa aktif mengawasi kos-kosan, serta menertibkan truk over dimensi dan galian C ilegal yang merusak jalan dan membahayakan warga.
“Intinya komunikasi dan kolaborasi. Semua kepala OPD harus segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat agar Sukoharjo tetap aman, kondusif, dan pelayanan publik semakin baik,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pijakan bersama untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, sekaligus memperkuat sinergi Forkopimda dalam mewujudkan Sukoharjo yang aman, makmur dan berdaya saing. **
**Humas DPRD Kab.Sukoharjo
