SUKOHARJO – DPRD Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) terkait dengan wacana pembelajaran tatap muka (PTM).
Berdasarkan informasi dari Pusat, PTM akan digelar awl Juli. Namun karena situasi masih Pandemi Covid-19, rencana PTM tersebut masih menjadi perdebatan. Karena itu, DPRD meminta agar koordinasi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terus dilakukan.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi serta tiga Wakil Ketua DPRD. Masing-masing Eko sapto Purnomo, Giyarto dan Siti Zakiyatun Ni’mah. Selain itu juga dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD.
Dalam kesempatan itu, Eko sapto mempertanyakan sejauh mana kesiapan Dinas Pendidikan terkait dengan sarana ketika akan dimulai PTM. Kaitannya dengan protokol kesehatan dan vaksinasi bagi guru utamanya.
“Sampai hari ini apakah dari sisi kesiapan, baik itu pemenuhan protokol kesehatan serta vaksin bagi guru sudah selesai semua. Ini harus dipastikan dulu sebelum PTM dimulai di Kabupaten Sukoharjo,” ungkap Eko Sapto.
Hal senada juga diungkapkan oleh Siti Zakiyatun. Menurut dia, memang dalam situasi pandemi saat ini banyak sekali yang harus dipertimbangkan untuk bisa memulai PTM. Karena itu pihaknya meminta, agar semua persiapan dimatangkan.
Sekretaris Komisi IV, Agus Sumantri menambahkan, banyak masyarakat yang masih berfikri takut ketika anaknya sekolah dalam situasi seperti sekarang. Terlebih saat ini kondisinya masih belum stabil. Karena kasus covid sedang naik dimana-mana. Termasuk di Kabupaten Sukoharjo.
Menanggapi hal itu, Darno, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo mengakui, ada banyak kendala yang ditemui selama 18 bulan pembelajaran daring. Salah satunya terkait dengan konten kurikulum yang dipersingkat dan berujung pada nilia kompetensi siswa.
Sebab, dalam situasi normal, siswa mengerjakan tugas atau soal itu maksimal 90 menit tetapi dalam situasi pandemi waktunya 24 jam. “Ada anak yang ikut lomba mapel IPA dan Matematika saat daring nilainya di bawah 50. Padahal sebelumnya itu 90 bahkan mendekati 100. Memang ada penurunan nilai kompentensi anak,” ungkap Darno.
Karena itu, pihaknya masih menunggu kepastian dari Pusat mengenai rencana PTM awal Juli. Sebab dalam rakor di Solo beberapa waktu lalu disampaikan bahwa untuk daerah zona Oranye dan Merah, tidak boleh menggelar PTM.
“Apapun keputusannya nanti, kami tunduk pada aturan. Apakah itu daring atau PTM tentunya dengan berbagai pertimbangan di lapangan,” tandasnya.
Di akhir kesimpulan, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, terkait dengan wcana PTM, Dinas Pendidikan dipersilahkan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait.
Termasuk sarana prasarana serta vaksinasi bagi kalangan pendidik. Namun yang paling utama adalah koordinasi dengan Gugus Tugas Cobid-19.
“Persiapan silahkan tetap berjalan, tetapi koordinasi dengan Gugus Tugas untuk memantau perkembanngan Covid-19,” tegas Wawan.
*Humas DPRD
