SUKOHARJO – Perwakilan warga Solo yang direlokasi ke Dukuh Padasan Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto mempertanyakan sertifikat tanah mereka.
Sebab setelah lima tahun menempati lahan relokasi, mereka belum memperoleh kejelasan mengenai sertifikat tanah.
Hal itu diungkapkan perwakilan warga saat audensi dengan Komisi I DPRD Sukoharjo, Kamis (7/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, mereka mengatakan ada 30 kepala keluarga (KK) yang direlokasi dari Kampung Gandekan, Solo ke Mranggen, Polokarto, Sukoharjo. Sebelumnya mereka memang tinggal di bantaran sungai.
“Kami direlokasi ke sini dan mendapatkan tanah seluas 40 meter persegi untuk masing-masing warga. Sudah lima tahun ini kami menempati dan tinggal di Mranggen dan sudah ber KTP Sukoharjo,” ujar Waluyo, salah satu perwakilan warga.
Hanya saja, lanjut dia, yang menjadi persoalan saat ini adalah tidak adanya sertifikat atas tanah tersebut. Sebab secara aturan, untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah, luasan tanah yang ada minimal 60 meter persegi.
Termasuk juga luas jalan yang ada di komplek tersebut serta fasilitas umum (fasum) dan fasos lainnya.
“Aturan di Sukoharjo memang seperti ini sehingga kami tidak bisa mendapatkan sertifikat karena luasan tanah tidak sesuai aturan,” imbuhnya.
Karena itu, warga berharap ada solusi dari Komisi I sehingga warga yang tinggal bisa hidup dengan tenang karena sudah memegang sertifikat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Tri Jaswanto mengatakan, akan koordinasi dengan instansi terkait. Khususnya Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Sukoharjo.
“Secara aturan memang seperti itu. Tetapi kami akan mencoba koordinasi dengan DPKP untuk mencari solusi,” ujar Tri.
Kendati demikian, ada yang bisa dilakukan untuk menyiasati hal itu. Yakni dengan menggabungkan dua tanah menjadi satu sertifikat. Hanya saja, apakah itu bisa dilakukan dan mekanismenya nanti seperti apa, akan didalami.
Sunarno, wakil Ketua Komisi I menambahkan, wacana menggabungkan dua tanah menjadi satu sertifikat memang bisa dilakukan. Hanya saja perlu dilihat bagaimana nanti untuk IMB dan lain sebagainya.
“Kami belum bisa memberikan solusi dan keputusan karena ini menyangkut soal aturan. Kami tetap akan berusaha mencari solusi dan dalam waktu dekat akan ke lokasi untuk melihat langsung,” ujarnya. **
*Humas DPRD Kab.Sukoharjo
