Melebihi 30 Persen, Pimpinan DPRD Sukoharjo Sarankan Pemkab Sukoharjo Kurangi Belanja Pegawai

DPRD Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Paripurna Laporan Pimpinan Tidanlanjut Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD TA 2024, Kamis (30/11).

SUKOHARJO – DPRD Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pimpinan DPBD Tindaklanjuti Evaluasi Gubernur Jateng terhadap Raperda APBD TA 2024, Kamis (30/11).

Rapat yang dipimpan Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi dihadiri Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Muspida serta pejabat lainnya.

Dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah tersebut Pimpinan DPRD memberikan keputusan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD No:170/21 Tahun 2023 tentang Peyempurnaan Raperda APBD TA 2024 dan Raperda Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2024 sesuai Hasil Evaluasi Gubernur.

Salah satu poin yang disampaikan Pimpinan DPRD adalah, proses Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan tepat waktu.

Namun demikian terdapat tahapan penyusunan yang tidak sesuai yaitu Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati kepada DPRD. Karena itu Pemkab diminta konsisten terhadap waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

Terkait dengan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan kesehatan, Pemkab Sukoharjo dinilai sudah sesuai aturan. Yakni mengalokasikabn anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah. Yakni Rp690.157.918.355 atau 29 persen dari total belanja daerah sebesar RP 2.308.488.762.800.

Sementara untuk kesehatan juga dianggap sudah sesuai dimana alokasi anggaran sekurang-kurangnya 10 persen dari toal belanja daerah di luar gaji. Yakni sebesar Rp 442.358.978.092 dari total belanja di luar gaji sebesar Rp1.697.502.125.295.

Di samping itu, Pemkab Sukoharjo juga diminta mengurangi belanja pegawai di luar tunjangan guru, karena dalam alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru maksimal 30 persen dari total belanja APBD.

Sedangkan dalam alokasi melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp827.684.876.654 atau 35 persen dari total Belanaj Daerah pada Raperda APBD TA 2024.

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp610.986.637.505 atau 26,47% dari total belanja daerah dalam Raperda tentang APBD TA 2024 agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN.

Serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1).h) angka (1), (2) dan (3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Terkait dengan jumlah alokasi Tambahan Penghasilan ASN pada Raperda TA 2024, terdapat penambahan sebesar Rp18.051.675.595,00 atau 5,82% dari anggaran pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.784.332.000,00.

“Berkenaan dengan rencana penambahan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud harus memedomani kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.”

Di luar poin-pon tersebut, aokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.”

Di luar poin-pon tersebut, aokasi anggaran untuj pegawai non ASN juga dminta untuk memperhatikan ketnetuan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan, menindaklanjuti Keputusan Pimpinan DRD tersebut, pihaknya akan segera menetapkan Perda tentang APBD 2024. Mengenai saran yang ada dalam Keputusan Pimpinan DPRD tersebut akan diperhatikan. **

**Humas DPRD Sukoharjo

Bagikan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *