Dua Kali Gelar Mediasi Penolakan Klinik, Komisi IV Minta Dua Kubu Berdamai

Warga dan pemilik Klinik Rawat Inap di Desa Ngadirejo, Kartasura mengikuti hearing kedua bersama Komisi IV DPRD Sukoharjo.

SUKOHARJO – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo meminta agar dua pihak yang terkait dengan rencana pembangunan klinik rawat inap Pratama Amal Sehat di Wiroragen, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, berdamai.

Dalam hearing terakhir yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik klinik dan warga yang menolak pada Jumat (4/3/2022), Komisi IV memfasilitasi kedua belah pihak.

Rapat sendiri dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Sukardi Budi Martono dan Ketua Komisi IV Danur Sri Wardana didampingi sejumlah anggota komisi. Selain itu hadir sejumlah OPD terkait.

Dalam kesempatan itu pemilik Klinik Agus Widodo bersama istrinya memaparkan proses rencana pembangunan klinik. Diman adia berupaya melengkapi perizinan sebagai legal standing pembangunan tempat usaha, masih ada sebagian warga yang menolak.

Agus juga mengatakan ketika klinik nanti sudah dibangun akan memberikan fsilitas berobat gratis bagi warga RT setempat yang memegang Kartu BPJS. Sedang untuk warga yang tidak pegang BPHS akan mendapat keringanan biata hingga 50 persen.

Perwakilan warga yang menolak, Deden mengatakan pengelola klinik tidak berupaya memberikan sosialisasi kepada seluruh warga. Hanya sebagian warga yang menerima sosialisasi dan memberikan dukungannya.

Warga khawatir limbah dan sanitasi akan mengganggu lingkungan sekitar. Terlebih penggunaan air untuk kebutuhan klinik akan berdampak pada keringnya sumur warga.

Karena dua kubu tetap keukeuh dengan pendiriannya, maka Komisi IV mempersilahkan agar dilakukan mediasi di tingkat bawah. Sebab hearing yang mestinya untuk mencari solusi tetap tidak bisa disepekati.

“Kalau ke sini dan sudah saling memaparkan, terus tidak ada solusi mau apa lagi. Karena itu silahkan diselesaikan dengan baik-baik. Kami sudah memfasilitasinya,” ujar Budi.

Namun demikian, Sukardi Budi Martono mengingatkan bahwa proses pembangunan saat ini dengan sistem OSS yang baru, meman gtidak diperlukan izin lingkungan. Karena itu, setuju atau tidak setuju warga sekitarnya, izin itu nantinya akan keluar.

“Semua online. Daerah juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang peraturannya seperti itu,” tegas politisi PDIP ini. *

humas: DPRD Kabupatan Sukoharjo

Bagikan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *